Reformasi Birokrasi

Rama Raditya 0806337926
Teknik Industri
Reformasi Birokrasi
Apa pendapat teman-teman tentang birokrasi? Sebagian besar pasti akan menjawab rumit, pungli, lama, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam mengurus SIM, KTP, STNK, passport, dan berbagai macam perizinan lainnya. Inilah salah satu potret buram birokrasi Indonesia. Sebenarnya birokrasi adalah hal yang baik. Menurut Weber, birokrasi itu mengatur hierarki autoritas, pemilihan pegawai, regulasi, impersonality, dan orientasi karier. Namun pelaksanaan birokrasi di Indonesia warisan Orde Baru masih menyimpan keburukan-keburukan berupa tidak professionalnya pegawai, jumlah birokrasi yang terlalu banyak, bahkan banyak pejabat yang menyalah gunakan jabatan. Oleh karena itu, sejak memasuki era reformasi, dimulailah suatu gerakan untuk mereformasi birokrasi Indonesia.
Menurut Mentri Pendaygunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, secara ringkas, visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan misi reformasi birokrasi adalah membangun, menata ulang,menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya.Target dan sasaran reformasi birokrasi ada lima hal:
1. Terbentuknya birokrasi yang bersih
2. Birokrasi yang efisien dan efisien
3. Birokrasi yang transparan
4. Birokrasi yang melayani masyarakat dengan maksimal
5. Birokrasi yang terdesentralisasi
Reformasi birokrasi itu sendiri terfokus pada lima bidang:
1. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan
2. Peningkatan kapasitas SDM
3. Pencegahan dan pemberantasan KKN
4. Pengembangan pelayanan prima
5. Implementasi e-Government
Saat ini salah satu contoh departemen yang sudah melakukan reformasi birokrasi adalah departemen keuangan. Departemen ini mulai melakukan reformasi dibawah kepemimpinan Mentri Keuangan Sri Mulyani. Contoh yang paling spektakuler adalah 6.475 standard operating procedures (SOP), yang mengatur dengan rinci mekanisme pelayanan, lama pelayanan, serta berapa biaya pelayanan. Hal ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan prima. Contohnya, pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dijanjikan paling lambat satu jam setelah dokumen diterima lengkap, penerbitan NPWP dalam satu hari, sampai pelayanan bea cukai yang cepat. Untuk masalah kedisiplinan pegawai, depkeu mendenda pegawainya sebesar 600 ribu (that’s hurt) bagi yang terlambat walaupun cuma 1menit (Bapak saya kerja di depkeu). Selain itu reformasi renumerasi juga dilakukan dengan basis kinerja, sehingga kini terdapat 27 grade, dengan rentang terendah Rp 1.330.000 (grade 27) dan tertinggi Rp 46.950.000 (grade 1). Renumerasi yang cukup kompetitif berfungsi untuk mengurangi penyalahgunakan kekuasaan dan meningkat produktivitas pegawai.
Selain departemen keuangan, ada juga sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang sedang gencar melakukan reformasi birokrasi bernama Kabupaten Sragen. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi dalam jajarannya, Pemkab Sragen melakukan beberapa langkah di antaranya :
1. Perubahan paradigma dilayani menjadi melayani. Sikap ambtenaar PNS diubah menjadi sikap melayani.
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mengoptimalkan peran satuan kerja/dinas & inovasi kelembagaan. Misalnya : pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu, Tim marketing, Tim Pemantau Fisik.
3. Pengelolaan Keuangan yang efisien dengan Memangkas kegiatan rutin yang tidak efisien
4. Desentralisasi kewenangan ke Kecamatan/desa melalui small management. Kelima, memanfaatkan IT untuk e-government.
5. Pemanfaatan TI untuk e-Government.
Seluruh pelayanan masyarakat dipusatkan di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Dampak positif dari reformasi birokrasi di Sragen berupa peningkatan investasi karena mudahnya perijinan, semakin efisiennya perijinan ditandai dengan menurunnya waktu pelayanan, dan bahkan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Departemen Keuangan sebagai departemen yang paling rumit se-Indonesia dan kabupaten Sragen telah membuktika keberhasilan mereka dalam melakukan reformasi birokrasi. Walaupun mengalami kendala dalam penerapannya, melalui reformasi birokrasi akan menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan cepat sehingga meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sanggupkah reformasi birokrasi ini diimplementasikan di seluruh Indonesia?